pajak retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. pajak retribusi

28/2009 terlalu banyak yakni 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. Lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat ataupun daerah sedangkan retribusi hanya. Retribusi: Objek retribusi bersifat khusus, hanya mereka yang mendapatkan manfaat dari jasa atau pemberian izin tertentu saja yang membayar retribusi. 03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penangananpandemi Corona Virus Disease 19. Berbeda dengan Pajak, Retribusi bersifat balasPENANDATANGANAN KERJASAMA BERSAMA BANK MANDIRI. Bidang. Menurut Undang - Undang No. 72 Tahun 1999, TLN No. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Sementara itu, merujuk Pasal 1 angka 64, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pada hal tersebut, agar kebijakan perpajakan dan retribusi daerah inline dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ada beberapa beberapa Langkah yang dapat diambil. - Bersifat memaksa, dan unsur paksaan bersifat pidana dan administratif. Saat ini Bapenda sedang melakukan tahapan penyusunan naskah akademik. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contoh PPH, PPN, PPn, PBB dan Bea. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan Pengawasan terhadap kegiatan transaksi. 1, LD 2020/1C. com—Pasal 1 angka 31 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menerangkan, pajak parkir adalah pajak pada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pokok usaha ataupun yang disediakan untuk sebuah usaha, dan juga penyediaan tempat penitipan. Setelah mengenal istilah pajak, selanjutnya mari ketahui juga istilah retribusi. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Se-Indonesia, 2019. UU No. com - Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah seperti kota praja sebagai balas jasa. Pilih salah. Jenis-jenis pajak pun. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksanaRetribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Retribusi. 28 Tahun 20096 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dipendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni : “sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai. Berikut cara menghitungnya: 3 m x 1 m x Rp25. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor serta. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin ataupun jasa tertua yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk. a. Pelaksanaan Efisiensi Pemungutan dan Penekanan Biaya Pemungutan • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan (e-SKPD, e-payment, IMB Online, Parking Meter, dll. RETRIBUSI daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar Hukum. a. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). “Kos sudah tidak ada lagi di UU Nomor 1/2022. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%. pelaksanaan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah, 2) Apakah pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peran dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Halo Kawan Pajak! Silakan isi formulir di bawah ini untuk mulai mengobrol dengan agen yang tersedia. pelaksanaan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah, 2) Apakah pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peran dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Disebutkan dalam Pasal 64, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah. 54. Pajak: Objek pajak bersifat umum, artinya siapapun dapat menjadi objek pajak. 11 Nov 2021 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000, pemerintah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola anggaran pembangunan, sehingga pemerintah pusat dapat menjadi. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui peran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan daerah di Lampung Utara. Sama dengan pajak yang diatur dalam undang-undang, retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 2 Local Taxing Power 2. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak. Pajak Reklame 6. Alamat : Alamat: JL. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada wajib pajak dengan sistem door to door. Jenis-jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang berlaku saat ini 5. Pajak Daerah: 138 852 980 890 047,0: 155 664 391 163 943,0: 2. Pemerintahan daerah yang mandiri secara keuangan pada umumnya memiliki pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Belum. Berlaku. Dalam pertimbanganPajak Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah. 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sama halnya dengan pajak, retribusi pun diatur undang-undang yang ada di Indonesia. Pajak: Objek pajak bersifat umum, artinya siapapun dapat menjadi objek pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah daerah (pemda) diminta segera menyusun rancangan peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak dan retribusi yang sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. 2 JURNAL ILMU HUKUM kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara. Tata cara pemberian fasilitas PDRD (pasal 97) 6. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Status. Tujuan Penelitian Adapun tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah . pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur; b. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau d. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 maka Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mamesah, 1995). Reading: Pajak. “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015)”. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia UNIMED Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020)Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak dan retribusi adalah jenis-jenis pungutan tersebut berbeda satu sama lain. Total Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah x 40% x (Persentase realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didesa yang bersangkutan2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. PENGERTIAN DAN JENIS – JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oleh : Laura Catherine Rawung A. ) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan Ranperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna ke-42 DPRD Provinsi Bali, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (2/10). Pengaturan tentang retribusi terdapat di Undang Undang Nomor 28. Baca Juga Pansus DPRD Riau Akselerasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Dasar Hukum. Bupati adalah Bupati Nunukan. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 105 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan. FOTO : IST. 1. TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG, Menimbang : a. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak belum tentu dapat dirasakan langsung karena pajak yang. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di RSUD dr. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, 13240. Secara umum retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mamesah, 1995). Tujuan. Penyelenggaraan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Pendaftaran Gudang. Keduanya memiliki sifat yaitu dapat dipaksakan sehingga Wajib Pajak atau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas daerah. Bahasa Indonesia. PER-15/PJ. Awalnya dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Menetapkan -2 - 2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut. 28/2009 terlalu banyak yakni 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. UJI MATERI MAHKAMAH. TEMPO. Perbedaan pajak dan retribusi terlihat dari segi dasar hukum, manfaat, objek, jenis, dan lembaga pemungutnya. Pajak air masuk ke pajak daerah, seperti yang telah kami bahas sebelumnya dalam artikel “ Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya ”. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Usaha adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan di Kabupaten Bintan; b. Aspek pajaknya adalah: PPN tidak dipungut Instansi Pemerintah karena termasuk jenis jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN. Sementara menurut Suparmoko (2000), retribusi secara konsepsional adalah suatu. Konsultasi publik diselenggarakan selama 15 hari, yakni sejak 8 November 2022 hingga 22 November 2022. Pada Rapat Paripurna DPRD DIY dengan pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (29/03) di Kantor DPRD DIY, Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X membacakan tanggapan. (1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan yang terkait dalam Pasal 18 ayat (3), masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang. Sebaliknya, penetapan tarif pajak dan retribusi yang terlalu rendah (underpriced) juga dapat menimbulkan kerugian bagi potensi Pendapatan Asli Daerah. Retribusi perizinan tertentu. 4. KETENTUAN PERALIHAN. Lokasi. Penjabat (Pj. Bentuk pelanggaran ketentuan di bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terbagi dalam dua kelompok, yaitu: a. Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menetapkan otonomi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak, Retribusi, dan Beacukai. 34 3 LN. Pajak Daerah BERDASARKAN UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Berikut ini, beberapa perbedaan pajak dan retribusi berdasarkan balas jasa, objek, sifat, serta tujuannya, yaitu: 1. Menimbang: a. Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Serang - Banten Email : [email protected] – Pemerintah pusat kini bisa ambil bagian dalam kebijakan penentuan tarif Retribusi dan Pajak Daerah. Pajak MBLB 5. seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Pajak berbeda dengan retribusi. Apa saja perbedaannya? Simak uraian berikut! Sekilas Tentang Pajak. Kategori Peraturan. 2. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi adalah dua hal yang berbeda tergantung kewenangan setiap kepala daerah. menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan daerah. bahwa untuk memberikan insentif kepada para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah; b. Beleid tersebut menyebutkan,. com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minta saran publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD). Kehadiran buku ini tentunya akan melengkapi literatur perpajakan, terlebih spektrum konten buku ini relatif cukup luas namun komprehensif. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Artikel ini. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Merujuk pada Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), hal. Pasal 2 Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,Retribusi sendiri diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. si. Bahasa Indonesia. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dilakukan. Pajak dan retribusi Provinsi Lampung menjadi tulang punggung terhadap penerimaan PAD, namun pajak daerah kadangkala belum bisa mencapai target yang ditetapkan dan retribusi daerah yang belum bisa berkontribusi besar terhadap PAD. Restitusi. Aug 22, 2023 Website Resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. KOMPAS. Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Reading: Pajak Reklame: Pengertian, Subjek. Yuk, kenali lebih lanjut perbedaan pajak dan retribusi serta pemahaman. 2020. Bahasa. 6 Tahun 2018. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Banyak orang mungkin menganggapnya sebagai pajak daerah, apapun itu jenisnya. - Tidak diketahui pihak yang secara langsung menikmati atau menerima. POKOK PEMBAHASAN 1. b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. com – Guna meningkatkan sumber. 1 miliar. Pajak. Sementara, pengertian retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, DAN OLAH RAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN, Menimbang : a. PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES, Menimbang : a. Undang-undang bidang perpajakan 1997. RETRIBUSI JASA USAHA. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi. Editor Muhammad Choirul Anwar. Retribusi wajib dibayarkan atas penggunaan. Selain pajak, ada pungutan resmi lain yang dilakukan pemerintah, yakni retribusi. Retribusi. Bidang. Beberapa Komponen retribusi golongan jasa umum, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan tera. Razia Pajak Pertama Bapenda Banten Di Masa Bebas Denda. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah selisih. Undang-Undang No. KETENTUAN PERALIHAN. bertentangan dengan kepentingan umum; b. Penerimaan Pajak / Retribusi Daerah Realisasi Penerimaan Pajak / Retribusi Daerah (Rupiah) 2018; Pos Pajak Daerah: 1 374 289 409 975,00: Pos Retribusi Daerah: 2 208 219 913,00: Pos Bagian Laba Usaha Daerah: 30 511 006 522,00: Pos Lain-lain Pendapatan: 232 070 231 853,00. Artikel ini menjelaskan ketentuan umum, pengertian, tujuan, dan tahap-tahap peraturan ini, serta contoh-contohnya. Lokasi. Makalah ini memuat tentang Pajak Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah, Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah, dan Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi tempat rekreasi, dan olah raga termasuk salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11. Namun, banyak orang yang masih keliru membedakan antara pajak dan retribusi, keduanya memang wajib dibayarkan saat masyarakat menikmati fasilitas dan layanan publik, namun ada perbedaan. Baik pajak dan retribusi, keduanya memiliki sifat yang. Ketahui lebih lanjut dalam artikel berikut ini. bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang diatur pembagian dan mekanismenya. STATUS PERATURAN. Propinsi Maluku sendiri pada tahun 2016. bahwa. 28/2009: Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.